Selain itu, Saiful Islam juga berharap kepada Polri dan TNI yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk selalu bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Karena, dia tidak ingin keberadaan TNI dan Polri di Papua justru menimbulkan persoalan baru dan membuat persoalan menjadi semakin rumit.“Jadi perlu ada proses-proses. Tetap penegakan hukum tapi harus melalui proses yang betul-betul diukur,” katanya.
Seperti diketahui, penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang diwarnai dengan rasisme memicu amarah ribuan masyarakat Papua. Mereka melakukan unjuk rasa sembari merusak gedung perkantoran di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) lalu. Dalam aksi itu massa membakar gedung DPRD Papua Barat.
Amarah warga Papua terus berlanjut hingga Kamis (29/8/2019) kemarin. Warga Papua yang tinggal di Jayapura juga melakukan demonstrasi sembari membakar sejumlah perkantoran, seperti kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU. (rep/wt)
