Demikian juga ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM, menurut Presiden Jokowi, juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum yang keras harus didukung dan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.
Tetapi keberhasilan para penegak hukum, lanjut Presiden, bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan, namun harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
“Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu, manajemen, tata kelola, serta sistemlah yang harus kita bangun,” ujar Jokowi seraya menekankan, bahwa manajemen, tata kelola, serta sistemlah yang harus dibangun.
Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana, Presiden menekankan, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur yang ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik, sambung Presiden, tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuat ruang-ruang terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan kemajuan.
“Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas haruslah orientasi pada hasil, bukan prosedur. Sekali lagi, harus berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Realisasi anggaran, lanjut Presiden, bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.
Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan, menurut Presiden, jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang harus diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. “Orientasi mestinya harus ke sana. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, pemanfaatan teknologi terbaru telah terbuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu-dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
Presiden Jokowi juga menegaskan, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih, menurut Presiden, fungsinya harus digabung, dan pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas.
“Oleh karena itu, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Ini akan segera kita mulai,” kata Jokowi seraya mengingatkan aparat negara, birokrat, TNI, Polri, dan pejabat-pejabat BUMN, juga harus segera berubah.
“Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah. Sebaliknya kita kan cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat,” tegas Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Kalla, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-11 Hamzah Haz, Ibu Shinta Nurriyah Wahid, Wakil Presiden Terpilih masa bakti 2019-2024 Ma’ruf Amin, Sandiaga Uno, para duta besar negara sahabat, dan para anggota Kabinet Kerja. (wt)
