MEDAN – Aparatur sipil negara (ASN) di era millenial saat ini tidak boleh gagap teknologi atau gaptek. Hal ini patut digarisbawahi dengan tinta tebal dan menjadi perhatian kepala daerah, termasuk Gubernur Sumut (Gubsu).
“Betapa tidak, di era revolusi industri 4.0, saat ini birokrat terutama para pamong muda harus melek teknologi dan harus mengikuti perkembangan teknologi informatika,” tegas Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut Ir Zulfikar Tanjung, Minggu (28/7).
Dalam diskusi terbatas Forum Intelektual Eksakta Sumut di Medan, Zulfikar yang juga Seksi Pempolkam PWI Sumut mengharapkan Gubsu dalam reposisi jabatan Pemprovsu saat ini juga mempertimbangkan aspek ini, terutama di tingkat teknis seperti eselon 3 dan 4.
“Jangan lah Gubsu menempatkan ASN yang gaptek pada posisi-posisi penting kalau Sumut mau bermartabat. Kalau birokrat muda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi yang sepuh. Untuk generasi muda tidak ada istilah gaptek, sebab kalau tidak mengerti atau gaptek bagaimana menggunakan teknologi, termasuk memahami media siber,” ujarnya.
Oleh sebab itu lanjutnya semua birokrat muda harus melek teknologi harus paham apa perkembangan terakhir. Harus paham perubahan teknologi juga membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government).
Dengan penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ujarnya membuat ASN harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat ke depan, yang pertama menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi.
Kedua, penerapan open goverment dimana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selanjutnya big data driven policy, dimana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah.
