Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa APBD Bojonegoro tiap tahunnya bertambah besar, hal tersebut tentunya ber-impact pada pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Untuk itu kita dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran,” kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati Anna juga menyinggung terkait pengelolaan Dana Desa (DD) menurutnya diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan tersebut.
Kita harus selalu melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan kepada pemerintah desa karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kabupaten.” kata Bupati.
Setelah sambutan-sambutan, acara dilanjutkan pembekalan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih oleh Narasumber Muhammad Indra Furqon dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Kemudian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama, Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh seluruh Pejabat Esselon II dan III di lingkup Pemkab Bojonegoro.(rin)
