Jumat, 29 Maret 2024
32 C
Surabaya
More
    HeadlinePemerintah Jepang Berkomitmen Bangun Jembatan di Palu

    Pemerintah Jepang Berkomitmen Bangun Jembatan di Palu

     

    Jakarta-  Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan dana hibah untuk membangun kembali sejumlah jembatan yang hancur akibat bencana di Palu, Sulawesi Tengah,  28 September 2018. Termasuk jembatan kuning (Jembatan Ponulele) yang membelah sungai perbatasan wialayah Palu Barat dan Palu Timur.

    Kepastian itu dikemukakan Firmanti Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Jumat (26/1/2019).

    “Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan hibah pembangunan Jembatan Palu IV dan beberapa jembatan lainnya di Palu yang hancur akibat gempa dan tsunami,” katanya.

    Sekjen Kementerian PUPR juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah aktif membantu dalam penelitian fenomena likuifaksi di Indonesia dan penyusunan Master Plan Kota Palu Baru.

    Baca juga :  Hasil Drawing Liga 3 Nasional, Persekabpas Tuan Rumah – Pasuruan United Berjuang di Garut

    Pemerintah Jepang Berkomitmen Bangun Jembatan di Palu

    Dalam mitigasi bencana, Indonesia juga belajar dari Jepang mengenai pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung (building code) sehingga tahan gempa. Indonesia sendiri, dikatakan Anita, telah memiliki peraturan keamanan bangunan gedung merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

    Dia yakin jika peraturan tersebut betul-betul diterapkan, maka jumlah bangunan yang roboh akibat gempa akan terus berkurang.

    “Evaluasi dan penyempurnaan diperlukan. Seperti halnya di Jepang, evaluasi secara menyeluruh mulai tahap perencanaan apabila terjadi gempa besar,” ujar Anita dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pembangunan Infrastruktur ke-6 yang juga dihadiri Vice Michio Kikuchi Minister for Engineering Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) dari Jepang.

    Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari Memorandum Kerjasama (MoC) Indonesia-Jepang periode 2016-2019 yang ditandatangani Basuki Hadimuljono Menteri PUPR dan Keiichi Ishii Menteri MLIT pada 29 Desember 2016 lalu.

    Baca juga :  Pemprov Jatim Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Bawean Tercukupi

    Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu terkait kerjasama infrastruktur Indonesia-Jepang yang dibagi menjadi lima kelompok kerja yakni kelompok kerja yakni Jalan, Sumber Daya Air, Sanitasi, Bangunan dan Permukiman dan Pembangunan Perkotaan.

    “Melalui forum ini, khususnya kelompok kerja bangunan dan permukiman, diharapkan terjadi dialog mendalam mengenai bagaimana Jepang mengembangkan dan menerapkan building code untuk bisa kita aplikasikan di Indonesia,” kata Sekjen Kementerian PUPR.

    Sementara untuk percepatan mewujudkan pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi pasca bencana, antaranya Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan.

    Baca juga :  Pemprov Jatim Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Bawean Tercukupi

    Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan, terus dilakukan agar sinergitas aksi di tingkat pemerintah pusat semakin kuat dalam pembangunan kawasan relokasi pasca bencana di Provinsi Sulteng.

    Menurutnya, kepastian pengadaan lahan dan dukungan anggaran memiliki peran penting dalam upaya relokasi huntap pasca bencana. Keberadaan lahan untuk relokasi dan anggaran akan mempermudah pengadaan hunian untuk masyarakat.

    Perwakilan Kementerian ATR/BPN Antonius Imbiri mengatakan, saat ini tim Kementerian ATR/BPN sudah bergerak untuk melakukan pembebasan tanah untuk relokasi pasca bencana di Sulteng.

    Untuk diketahui, kementerian/lembaga sebagai perwakilan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulteng pada 19 Desember 2018 lalu di Kantor Wakil Presiden telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemulihan pasca bencana di Sulteng. Salah satunya rencana pembangunan kawasan relokasi hunian tetap yang relatif aman dari zona rawan bencana. (wt)

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan