Dengan harapan para kader sudah siap untuk menjadi pemimpin. Pematangan kader melalui pendidikan dan pelatihan tentang anggaran, perijinan dan lain-lain,” tandasnya.
“KPK juga berfungsi sebagai pendorong agar semua lembaga, aparat hukum terlepas dari jerat ranah hukum. Salah satu yang bisa dilakukan adalah parpol membuat kode etik, transparansi anggaran, penguatan penyelenggaraan penegakan hukum terpadu,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH pada kesempatan yang sama berharap agar para paslon dalam menandatangani fakta integritas yang sudah dilaksanakan harus bisa dilakukan dengan hati nurani dan tidak hanya segera menandatangani.
Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berpesan agar para paslon harus memiliki impian, gagasan yang cemerlang. Mereka harus bisa menyusun konsep, kemudian menjabarkan dan mengimplementasikan dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepada paslon terpilih, dirinya menitipkan agar mereka harus peduli terhadap pemberantasan radikalisme dan terorisme yang sedang marak.
“Ormas tidak dilarang di Indonesia, asal mereka mengakui adanya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” ungkapnya.
Selain itu juga dirinya mengingatkan akan bahaya narkoba yang sedang marak di Indonesia, dimana keberadaannya saat ini semakin menggurita.
Dengan diadakannya Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Mendagri berharap Pemilukada Serentak akan lebih bermartabat membangun masyarakat dan memperkuat otonomi daerah. (min)
