SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa seluruh tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir beserta petugas atau juru parkir (jukir) resmi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa selain toko modern atau minimarket, pemkot juga menertibkan penyelenggaraan perparkiran di rumah makan atau restoran.
“Rumah makan sama dengan toko modern, aturannya sama. Jadi (wajib) menyediakan tempat parkir dan 10 persennya masuk ke Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Eri usai rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (16/6/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setiap tempat usaha berhak menentukan skema parkir gratis atau berbayar. Skema pertama, pajak parkir dibayarkan di awal bulan berdasarkan estimasi jumlah kendaraan harian yang masuk. Jika memilih skema ini, pemilik usaha wajib mencantumkan tulisan “bebas parkir” di lokasi usaha.
“Kalau parkirnya dibayarkan oleh teman-teman toko modern, jadi dia bebas parkir. Jadi kalau selama (toko modern) tidak menghapus tulisan (bebas parkir), maka parkir gratis. Dan itu dibebankan toko modern,” jelas Wali Kota Eri.
Sedangkan pada skema kedua, perhitungan pajak parkir dilakukan berdasarkan data riil jumlah kendaraan yang parkir setiap bulan. Dalam skema ini, toko modern diperbolehkan menarik retribusi parkir langsung kepada konsumen secara tunai maupun elektronik.
