Mahkamah Agung Jepang pada 2016 memutuskan untuk mendukung sebuah rencana pemerintah untuk merelokasi pangkalan militer AS, yang menimbulkan pukulan terhadap upaya penduduk pulau untuk menyingkirkan basis tersebut sama sekali.
Pemerintah pusat dan otoritas Jepang di Okinawa, yang enggan menjadi tuan rumah sebagian besar pasukan militer AS, cekcok bertahun-tahun selama rencana tersebut diberlakukan, dan pertama kali disepakati antara pihak Tokyo dan Washington pada 1996.
Banyak penduduk Okinawa sejak lama menghubungkan kehadiran militer AS dengan kejahatan, polusi dan kecelakaan, serta kebencian yang dihidupkan kembali oleh serentetan insiden yang melibatkan pesawat militer AS.
Pada Desember 2017 terjadi pula insiden satu jendela jatuh dari helikopter AS ke lapangan olahraga sekolah, sehingga memperbesar sentimen masalah keamanan.
Hasil pemilihan umum Nago juga bisa menjadi pertanda buruk bagi Gubernur Okinawa Takeshi Onaga, yang bersiap dipilih kembali pada akhir tahun ini. (ant)
