JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, program penimbangan dan pengukuran bayi di Posyandu yang biasanya dilakukan dua kali setahun diubah menjadi satu kali tiap bulan. Hal ini untuk mendorong upaya percepatan penurunan stunting.
Muhadjir menyampaikan hal dalam kegiatan “Launching Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting,” secara daring dan luring di Aula Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (28/02/2023).
Kegiatan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Penggerak PKK Pusat, serta seluruh penggerak Posyandu di Indonesia yang tergabung melalui kanal daring. Hadir juga dalam agenda tersebut para penggerak Posyandu yang berjumlah 1000 orang dari berbagai daerah via zoom, serta melalui kanal YouTube sebanyak 500 orang.
Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Bukan hanya pertumbuhan fisik tetapi yang lebih utama adalah pertumbuhan otak yang akan mempengaruhi prestasi mereka.
Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya apabila tidak ditangani dengan serius.
Menurut Muhadjir, penimbangan dan pengukuran bayi setiap bulan, perlu dilakukan agar intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan lebih maksimal, baik dari segi intervensi spesifik dan segi gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BKKBN, ataupun intervensi sensitif yang meliputi persoalan sanitasi dan lingkungan.
Adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk deteksi dan pencegahan stunting.
