JAKARTA (Wartatransparansi.com) -Anggota DPR RI Putri Komarudin memberikan catatan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Catatan tersebut dalam rangka menanggapi keinginan Pemerintah yang tengah fokus untuk mengejar tahapan pembangunan yang akan menggantikan ibu kota Jakarta itu.
Bahkan, Presiden RI Joko Widodo bahkan menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti berlangsung di IKN.
“Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini. Kita harus tetap humanis dan jangan sampai ada pemaksaan kesepakatan. Karena beberapa warga yang lahannya terdampak mengaku nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding. Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai,” ungkap Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ditambahkannya, melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria Selasa (7/2/2023), Puteri juga mendorong Otorita IKN untuk mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif guna mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan IKN.
Hal ini karena porsi pembiayaan IKN dari APBN hanya 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya diharapkan berasal dari investor.
“Artinya, investasi swasta, skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pendanaan internasional, pendanaan kreatif itu menjadi tumpuannya. Untuk itu, Otorita IKN harus terus mengejar dan menyinergikan sumber-sumber pendanaan tersebut,” urai politisi Partai Golkar itu.
