Delapan belas bulan bergelut dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan berbagai kebijakan mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, mikro hingga level, ternyata angka kemiskinan terjadi ekstrem.
Di Provinsi Jawa Timur, persentase kemiskinan pedesaan turun 0,11 poin persen (September 2020-Maret 2021). Jumlah penduduk miskin pedesaan Jatim turun sebesar 33.330 jiwa (September 2020-Maret 2021).
Sedangkan persentase kemiskinan perkotaan naik 0,01 poin persen (September 2020-Maret 2021). Jumlah penduduk miskin perkotaan Jatim naik sebesar 20.080 jiwa (September 2020-Maret 2021).
Sebagai tindaklanjut dari kemiskinan ekstrem selama masa pandemi Covid-19, diketahui
sebanyak lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kelima kabupaten tersebut yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Pemilihan lima kabupaten tersebut disampaikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dari 7 provinsi yang menjadi percontohan atau pilot project program ini secara virtual.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir secara virtual bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron , Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim serta Kepala BAPPEDA dari lima kabupaten di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/9).
Istilah kemiskinan ekstrem sendiri mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yakni memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara.
Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan program dari pemerintah pusat dimana pada Tahap I tahun 2021 ini ada 7 provinsi yang ditunjuk menjadi pilot project yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.
