BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021. Komisi II DPRD Banyuwangi meminta eksekutif agar melakukan evaluasi kembali pagu anggaran program pertanian yang dinilai terlalu kecil.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja antara lain Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker serta Bagian Kesra Pemkab Banyuwangi, Selasa (10/11/2020) lalu.
Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi, Suyatno mengatakan, rencana pagu anggaran program pertanian yang di alokasikan dalam APBD tahun 2021 mendatang masih terlalu kecil. Dan hal tersebut tidak berbanding dengan tema pembangunan tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan SDM.
“ Tahun 2021 nanti merupakan bangkitnya pertanian di Banyuwangi, namun anehnya pagu anggaran program pertanian yang dialokasikan pada APBD tahun 2021 masih kecil yakni sebesar Rp. 30,4 miliar, harusnya dialokasikan maksimal sekitar Rp. 70 miliar , “ ucap Suyatno saat dikonfirmasi Awak Media.
Menurut Suyatno, prediksi ancaman krisis pangan tahun 2021 dapat menjadi peluang jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa mengatisipasi melalui program-program yang fokus pada ketersediaan pangan salah satunya dari produk pertanian. Sehingga pihaknya meminta eksekutif untuk menata kembali pagu anggaran program pertanian sesuai dengan tema pembangunan tahun 2021.
“ Kita minta anggaran program pertanian ditambah agar produktivitas pertanian bisa lebih maksimal , “ ucapnya.
