SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH. Marzuqi Mustamar menyatakan perlunya kerjasama antara PWNU dengan partai politik, terutama Partai Golkar untuk menyelesaikan beberapa hal yang sampai saat ini belum dikerjakan secara menyeluruh.
“Kami berharap Golkar Jatim bisa membantu program PWNU Jawa Timur,” tutur Kyai Marzuqi Mustamar ketika menerima kunjungan pengurus baru Golkar Jatim, di kantor PWNU Jawa Timur, Selasa (16/6/2020).
Silaturahmi pengurus Golkar Jatim periode 2020-2025 dibawah Ketua HM. Sarmuji sowan PWNU Jawa Timur. Pertama ingin mengenalkan pengurus yang baru dan memohon arahan. Pengurus baru ini belum sempat di lantik karena keduluan wabah corona datang dan hingga kini belum ada tanda tanda selesai.
Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan bersama sama yakni sertifikasi tanah wakaf masjid sekaligus mendatanya. Kalau tanah wakaf itu tidak segera di sertifikatkan, bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Gejala saling gugat itu sudah mulai muncul,” tutur Kyai Marzuqi
Selain dua hal tadi kata Kyai Marzuqi, yaitu peningkatan kesejahteraan guru guru madrasah diniyah dan sertifikasi pondok pesantren.
Tidak kalah pentingnya, partai Golkar dalam melakukan kaderisasi melakukan screening yang ketat agar terhindar dari paham extrem.
“Mari kita sama sama menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinika Tunggqal Eka. Ini penting karena masalah paham ektrem ini belakangan mulai mencuat lagi.
Tanah wakaf yang belum sertifikat itu, kalau tidak segera diurus, bisa menimbulkan kerawanan terutama pada ahli warisnya. Disitu ada guru ngaji, dan anak anak kita ngaji disitu. Kalau tanah wakaf masjid itu jadi sengketa, lalu masjidnya ditutup, lalu kemana lagi anak anak kita belajar ngaji. Yang rugibua kita semua.
Menyinggung soal kesejahteraan para guru madrasah dan guru ngaji, Kiai Marzuki mengatakan, kami butuh parpol, butuh anggota DPR, juga mengajak warga NU yang menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar, ikut memikirkan kesejahreraan mereka.
Tidak harus anggota dewan itu keluar duwitnya. Paling tidak jasmasnya bisa disisihkan untuk guru guru dan pondok pesantren.
