BOGOR (WartaTransparansi.com) – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan Virus Korona (Covid-19) sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.
”Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” jelas Jokowi dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
Sesuai Undang-Undang, lanjutnya, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah.
”Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut,” katanya.
Dengan terbitnya PP ini, menurut Presiden, semuanya jelas yakni para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.
”Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai Undang-Undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” imbuhnya.
Belajar pengalaman dari negara lain, lanjut Presiden, tetapi Indonesia tidak bisa menirunya begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing.
”Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat,” sambungnya.
