JAKARTA – Ada dua aspek penting untuk rencana pemindahan maupun pembangunan ibu kota yang baru. Yakni, kelembagaan dan pembiayaan. Kedua hal itu, belakangan menjadi perhatian publik dan di lingkungan internal birokrasi pemerintah sendiri.
Begitu disampaikan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Himawan Hariyoga, dalam Forum tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) yang diselenggarakan di ruang Nissi 1-2 Hotel J.S Luwansa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Dalam diskusi dengan tema “Progres Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara” itu, Himawan menyampaikan bahwa tidak semuanya mempunyai informasi dan kepahaman yang sama mengenai aspek pemahaman dan regulasi serta pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
Dia mengatakan, tim koordinasi strategis mempunyai 9 kelompok kerja yang berisi wakil-wakil dari kementerian/lembaga maupun non kementerian, dan sejak 2019 telah bekerja melakukan pengumpulan informasi dan melakukan diskusi.
”Saat ini sudah sebagian besar siap untuk mendiseminasikan atau sharing informasi yang dimilikinya kepada publik,” ujarnya.
Memang sejak awal, lanjut Himawan, yang membidangi regulasi dituntut untuk paling cepat menghasilkan produk karena di tahun 2020 ini targetnya adalah soal RUU-nya sudah selesai dibahas dan bahkan di DPR target penyelesaian pada pertengahan 2020.
