SURABAYA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha di bidang logistik melalui sebuah forum workshop. Forum yang digelar di Restoran Mahameru Jalan Diponegoro No.52 Surabaya, Rabu (25/9/2019), mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dan beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan transportasi.
Mereka yang hadir diantaranya, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, PT Pelindo III Surabaya, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Dishub Provinsi Jatim, Bappeda Provinsi Jatim, Ditjen Bea dan Cukai Surabaya, Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia DPW Jatim, Assosiasi INSA (Indonesian National Shipowner’s Associaton) serta para pakar dan akademisi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, forum tersebut bertujuan untuk memecahkan solusi terkait hambatan-hambatan yang dialami para pelaku usaha di bidang jasa transportasi, khususnya logistik. “Melalui kegiatan itu, kemudian kita bisa melakukan pemetaan-pemetaan terkait permasalahan atau kendala yang dialami para pelaku usaha di sektor logistik,” kata Nanis saat ditemui seusai workshop.
Ia menilai bahwa selama ini usaha di bidang logistik mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan peluang investasi di Kota Surabaya. Apalagi, saat ini investasi di bidang transportasi mulai bergerak. Data bulan Januari – September 2019, investasi di sektor transportasi darat mencapai 10,45 persen atau sekitar Rp 3 triliun.
“Karena itu, kami juga mempunyai perhatian khusus terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut. Sehingga melalui kegiatan itu bisa terakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik tadi,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi penjembatan bagi para pelaku usaha di bidang logistik untuk menyampaikan ide-ide gagasan ataupun kritikan kepada instansi dan stakeholder terkait. Seperti permasalahan jalan, kemacetan, regulasi hingga perizinan. Dengan begitu, ide-ide masukan dari asosiasi atau pelaku usaha itu diharapkan ke depan ada rekomendasi untuk diteruskan ke pihak-pihak terkait.
“Nah, dari hasil pertemuan ini kita bisa buat rekomendasi untuk kemudian kita sampaikan ke instansi atau stakeholder terkait, agar nantinya ditindaklanjuti,” jelas Nanis.
Bahkan, sebelum pertemuan itu digelar, pihaknya juga melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama akademisi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), asosiasi, dan beberapa stakeholder terkait untuk menentukan suatu kajian akademis. Kajian itu untuk mencarikan solusi berdasarkan hambatan dan permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha logistik yang ada di Surabaya.
