SURABAYA, WartaTransparansi.com –Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menggelar rapat kesiapan menghadapi Angkutan Lebaran 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Forkopimda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto, Pangkoarmada II, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Dirlantas Polda Jatim, OPD Pemprov Jatim, serta para Kepala UPT Dishub.
Dalam pertemuan itu, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan mobilitas tertinggi saat arus mudik dan balik harus memastikan seluruh moda transportasi dalam kondisi optimal. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Lebaran.
Pemprov Jatim, lanjutnya, telah memetakan titik-titik rawan kepadatan, mulai dari jalur arteri dan jalur tol, pelabuhan penyeberangan, terminal tipe A, stasiun, hingga bandara. Antisipasi khusus juga disiapkan terkait perayaan Nyepi, terutama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang terhubung dengan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, mengingat penyeberangan akan ditutup sementara pada Hari Raya Nyepi.
Sementara itu, Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa secara nasional Kementerian Perhubungan telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi lonjakan penumpang. Pemerintah melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan terhadap armada bus, kapal laut, kereta api, dan pesawat udara guna memastikan seluruhnya laik operasi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perlunya penambahan armada kapal penyeberangan, penanganan pasar tumpah, serta perhatian terhadap sejumlah perlintasan kereta api tanpa penjagaan. Selain itu, penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan penerapan sistem one way dan contra flow, akan disesuaikan dengan evaluasi tingkat kepadatan di lapangan.
Menteri Perhubungan memuji kesiapan Jawa Timur dalam mengantisipasi arus mudik, termasuk langkah penambahan kapal penyeberangan serta pengaturan saat momentum wisata dan Hari Raya Nyepi.
Pemerintah juga akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat diantisipasi oleh para pengusaha sejak dini. Truk yang tetap diperbolehkan beroperasi adalah yang mengangkut bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Di akhir rapat, Khofifah mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal serta memanfaatkan layanan informasi resmi pemerintah agar mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Menurut Menhub, berdasarkan hasil survei, diperkirakan 143,7 juta orang akan melakukan perjalanan selama Lebaran 2026, turun 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan seperti tahun lalu, ketika realisasi melampaui angka survei.
Untuk pemaksimalan jalur tol, Korlantas Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti contra flow, one way, dan ganjil genap secara terpadu di seluruh jalur utama di Pulau Jawa. (*)
