JEMBER (WartaTransparansi.com) – Sikap tegas Kementerian Pertanian Amran Sulaiman atas swasembada pangan ternyata tidak di indahkan oleh PPL di Kabupaten Jember. Hal tersebut di buktikan dengan temuan dugaan penggelapan Pupuk bersubsidi di Jember.
Legislator dari Fraksi Partai Nasdem Khurul Fatoni mengaku sangat prihatin dan berniat membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihaknya akan segera melaporkan temuannya itu dengan membawanya ke DPRD Jember. “Ini semata agar segera ada tindak lanjut,” tegas Khurul Fatoni kepada wartatransparansi.com di Jember, Senin (14/7/2025)
“Insya Allah hari ini (Senin) kami rapatkan di komisi B, untuk kemudian segera dilakukan pemanggilan kepada semua pihak untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) hari Rabu (16/7/2025) RDP nya mas,
Menjawab pertanyaa atas dugaan penggelapan Pupuk bersubsidi itu, Khurul Fatoni, menjelaskan kasus ini akan terus ditindaklanjuti. Hari ini ada rapat tentang kasus ini. Ujarnya melalui pesan singkat.
Ditanya apakah akan ada pelaporan ke APH (Aparat Penegak Hukum) karena disinyalir terdapat pidana dalam sidak yang ia lakukan, Fatoni menyebut sedang dalam kajian.
“Jadi gini, yang kami temukan dalam sidak kemarin itu juga pengakuan bahwa ibu Yulik ini ingin punya kios pupuk sendiri, dan ini tidak baik, meski mungkin boleh tapi akan rawan konflik kepentingan jika PPL-nya punya kios, rawan penyalahgunaan wewenang, rawan kecurangan dan minimnya transparansi dan akuntabilitasnya sebagai penyuluh. ini juga sedang Saya kaji,” jelasnya.
