Dalam pandangannya, refleksi satu tahun kepemimpinan seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Apakah ada perubahan pola kerja birokrasi? Apakah pengelolaan anggaran sudah berbasis dampak? Apakah pengawasan internal diperkuat secara nyata? Itu yang seharusnya dijelaskan kepada publik,” ungkap Trijanto.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kota Blitar tidak menolak penghargaan sebagai bentuk apresiasi, namun lebih membutuhkan jaminan bahwa celah-celah penyimpangan telah ditutup melalui kebijakan yang sistemik dan transparan.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuka data, memperbaiki sistem, dan memastikan sejarah kelam tidak terulang kembali,” tandasnya.
Trijanto berharap forum refleksi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, kepemimpinan ke depan dapat diarahkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, serta kebijakan publik yang berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Blitar.
Kegiatan Ngopi Ramadan ini pun dinilai sebagai momentum penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Diketahui Mohammad Trijanto adalah Ketua Umum Ormas Ratu Adil (Rakyat Tuntut Amanah Keadilan) yang didalamnya ada sel kerja diantaranya adalah FMR (Front Mahasiswa Revolusioner), KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) dan FPPM. (*)
