“Jadi ini kita berikan apresiasi, karena ini artinya (pemkot) memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil kebijakan. Kalau mereka menjadi pemimpin kan mereka mengambil kebijakan,” jelas Woro.
Woro mengungkapkan, keterlibatan perempuan dalam kedudukan jabatan tinggi di Pemkot Surabaya melebihi 30 persen. Artinya, jumlah keterlibatan perempuan dalam jabatan tinggi di Pemkot Surabaya sudah melebihi target ketentuan PIMTI.
Meski demikian, PIMTI tidak hanya menilai dari segi persentase keterlibatan perempuan dalam kedudukan jabatan tinggi, akan tetapi juga menilai dari segi fasilitas yang mendukung atau ramah perempuan dan anak.
“Misalnya ketersediaan ruang laktasi, ketersediaan daycare atau PAUD. Kemudian juga ketersediaan tempat konseling atau Pos Sahabat Perempuan dan Anak sehingga mereka bisa berkonsultasi dan sebagainya,” kata Woro.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan atau diklat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) sebelum menduduki jabatan Eselon I, Eselon II dan sebagainya.
“Nah, itu yang kita cek data tersebut, dari seluruh data yang ada kita olah dan kita beri pembobotan, alhamdulillah Kota Surabaya menempati rangking pertama,” ujarnya.
Agar peringkat Kota Surabaya bertahan di peringkat pertama, Woro berharap pemkot bisa memberikan lebih banyak kesempatan kepada ASN perempuan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Tidak hanya itu, ia juga berharap pemkot bisa memberikan wawasan dan pemahaman kepada ASN laki-laki mengapa perempuan perlu duduk sebagai pemimpin.
“Karena belum tentu semuanya bisa menerima, nah ini harusnya juga bisa didorong untuk memberikan kesadaran. Kenapa kita perlu memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa meningkatkan prestasi dan jabatan mereka? Karena kita tahu sendiri, secara demografi struktur penduduk Indonesia itu 50 perempuan 50 laki-laki, artinya kita harus bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik oleh perempuan maupun laki-laki untuk mendukung pembangunan di Kota Surabaya,” jelasnya. (*)
