MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Kota Mojokerto terpilih sebagai salah satu daerah pilot project digitalisasi bansos (Bantuan Sosial) secara nasional. Pasalnya Pemkot Mojokerto dinilai lebih canggih menunjukan pengelolaan data yang valit dan sinkron antar instansi, sehingga dapat memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berbasis data.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa penunjukan Kota Mojokerto sebagai pilot project merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Dijelaskan pengelolaan data yang dimiliki Pemkot Mojokerto selait valid juga sinkron antar instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” jelas Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto di konfirmasi Rabu (4/2/2026) sepulang mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemda di Kemendagri Jakarta.
Ning Ita menambahkan, se Indonesia terdapat 41 daerah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial secara basional. Sedangkan dari Provinsi Jawa Timur, hanya empat daerah yang terpilih, yakni Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Ning Ita, dipilihnya Kota Mojokerto sebagai pilot projek nasional, salah satunya fokus utama dalam piloting ini adalah sinkronisasi dan validasi data antar instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dapat memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berbasis data.
“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.
Ning Ita menambahkan, peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan digitalisasi bansos. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam memastikan kesiapan perangkat daerah serta literasi digital masyarakat.
“Sebagai daerah pilot project, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.”tegas Ning Ita.
Melalui program ini, diharapkam model digitalisasi bansos yang diuji di beberapa daerah pilot project dapat direplikasi secara nasional guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di Indonesia.(adv.kom)
