Eri menyebutkan, bantuan UKT ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi mahasiswa PTS aktif yang masuk ke dalam kategori Desil 1-5. Dia tak ingin ada lagi mahasiswa yang hampir di-DO, hanya karena tidak bisa membayar UKT ke depannya.
“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan, ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” sebutnya.
Dia menambahkan, UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membebaskan calon mahasiswa baru untuk memilih masuk PTS manapun di Kota Surabaya.
“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto mengatakan, pemetaan keluarga miskin mulai Desil 1-5 yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bagian dari terobosan berani. Karena, lanjut Budi, selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Rektor Universitas Wijaya Putra tersebut.
Budi berharap, beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
“Karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” tukasnya. (*)
