Mulai tahun 2026, Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan sistem tersebut sepenuhnya dengan server dan aplikasi yang dikelola sendiri. Meski investasi server mencapai hampir Rp1 miliar, ia menilai manfaatnya jauh lebih besar karena dalam tiga bulan terakhir penerimaan pajak meningkat hingga hampir Rp100 miliar.
“Pemerintah hidup dari pajak. Karena itu, hubungan dengan pengusaha harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tetapi bukti kejujuran,” tegasnya.
Selain pajak, digitalisasi juga diterapkan pada pengelolaan parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir diarahkan menggunakan sistem non-tunai, tanpa meniadakan opsi pembayaran tunai.
Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menyiapkan gate system dan alat pencatat parkir digital. Dengan sistem tersebut, kebocoran penerimaan dapat ditekan secara signifikan.
Melalui sistem parkir digital, Pemkot Surabaya juga dapat mengetahui pendapatan riil juru parkir per bulan. Jika penghasilan masih di bawah UMR, pemerintah dapat masuk melalui program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“PAD digunakan untuk mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, menurunkan stunting, meningkatkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap rupiah PAD harus jelas manfaatnya,” kata dia.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Sidoarjo.
“Beliau sangat ingin hadir, namun karena harus mendampingi kunjungan, kami ditugaskan untuk belajar langsung ke Surabaya,” ujar Fenny.
Fenny mengatakan, Pemkab Sidoarjo ingin mempelajari pengelolaan manajemen proyek dan logistik di Surabaya agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar OPD, khususnya terkait standar harga satuan (SSH) dan ketepatan waktu pengerjaan.
“Kami melihat efisiensi luar biasa di Surabaya, bahkan satu ASN mampu mengampu beban kerja yang tinggi. Bapak Bupati berharap kami bisa meniru ketegasan sistem yang diterapkan di sini,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah menyusun rencana aksi tahun 2026 dan berharap kunjungan ini dapat memperkaya kebijakan yang akan diterapkan.
“Kami ingin menanamkan budaya kerja yang disiplin kepada ASN di Sidoarjo, bahwa kenyamanan bekerja harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang sudah berjalan di Kota Surabaya,” katanya. (*)
