SURABAYA, Wartatransparansi.com – Dalam sidang gugatan Nany Widjaja melawan PT Jawa Pos dan Dahlan Iskan, ahli hukum memaparkan batas sahnya perjanjian nominee. Nany menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan nominee dan membeli saham dengan dana pribadi.
Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) antara Nany Widjaja melawan PT Jawa Pos dan Dahlan Iskan kembali dilangsungkan di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (26/11/2025). Agenda kali ini menghadirkan seorang ahli dari pihak tergugat I, yang memberikan penjelasan penting terkait legalitas perjanjian nominee, isu yang menjadi sentral sengketa kepemilikan saham dalam perkara ini.
Ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos, Dr. Ghansham Anand, dosen dan ahli hukum perikatan dari Universitas Airlangga, membuka keterangannya dengan memaparkan posisi akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum.
Dr. Ghansham kemudian menjelaskan konsep perjanjian nominee, yaitu kondisi ketika seseorang meminjamkan namanya untuk bertindak atas nama orang lain. Menurutnya, sah atau tidaknya perjanjian semacam itu tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata.
“Sepanjang tidak ada cacat kehendak seperti paksaan atau ancaman, maka penilaian sah atau tidaknya perjanjian dikembalikan pada Pasal 1320 KUHPerdata,” ujarnya.
Ia merinci empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kecakapan para pihak, kesepakatan bebas, objek yang jelas, dan kausa yang diperbolehkan. “Jika keempat syarat itu terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat,” tegasnya.
Kuasa hukum penggugat, Richard Handiwiyanto dan Billy Handiwiyanto, menilai uraian ahli mendukung argumentasi bahwa klien mereka berada dalam posisi hukum yang jelas.
“Perjanjian nominee itu ruhnya ada di Pasal 1320 BW. Namun nominee dilarang ketika mengandung fraud atau bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU PT. Dalam perkara ini jelas, tidak ada perjanjian nominee dan tidak pernah ada kesepakatan untuk membuatnya,” tegas Richard.
