Nyaris Tembus Zero Stunting Kota Mojokerto Dapat Fiskal Rp 6 Miliar dari Pemerintah Pusat

Nyaris Tembus Zero Stunting Kota Mojokerto Dapat Fiskal Rp 6 Miliar dari Pemerintah Pusat
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat kegiatan penyaluran cadangan pangan pemenuhan gizi mencegah stunting di Kota Mojokerto. (foto/wartatransparansi/gat)

MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah penerima dana insentif fiskal sebesar Rp 6 miliar. Penghargaan ini atas  kinerja penanganan stunting di Kota Mojokerto yang nyaris menyandang  sebagai kota Zerro stunting karena sukses menurunkan angka stunting mencapai 1,16 %.

Wali Kota Mojokerto  Ika Puspitasari, menyampaikan Pemkot Mojokerto sudah berkomitmen melakukan berbagai upaya menurunkan angka stunting dengan targaet zero stunting di wilayahnya. Meski penanganan stunting didaerahnya baru sukses menembus angka 1,16 %  sudah menjadikan hasil terbaik dibanding dengan pencapaian rata-rata nasional, sehingga mendapatkan penghargaan atas kinerja penanganan stunting di daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Kota Mojokerto ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima dana insentif fiskal sebesar Rp 6 miliar dari Kemenkeu. Alokasi dana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, ,” tegas Ning Ita, Walikota Mojokerto  dikonfirmasi, di rumah Rakyat, Senin (17/11/2025), pagi.

Ning Ita, mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif mulai dari perangkat daerah, kader kesehatan, PKK, hingga para mitra pemerintah.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah kerja keras dan sinergi seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Kota Mojokerto. Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan dari hulu ke hilir,” jelas Ning Ita.

Berdasarkan data EPPGBM, prevalensi stunting di Kota Mojokerto terus menunjukkan tren penurunan signifikan, Dari Tahun 2019 sebesar 9,04%, Tahun 2020 turun menjadi 7,71%, Tahun 2021 kembali turun menjadi 4,84%, Tahun 2022 kembali turun di angka 3,12%, Tahun 2023 turun menjadi 2,04%, Tahun 2024 terus turun menjadi 1,54%, dan pada September 2025 kembali turun menjadi 1,16%.

“Penurunan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai program intervensi yang kita lakukan berjalan efektif dan tepat sasaran,” imbuh Ning Ita.

Dijelaskan  berbagai strategi komprehensif dari hulu ke hilir, kolaborasi lintas sektor, pendekatan keluarga dan masyarakat. di antaranya melalui program sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga dengan balita, penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, hingga pemanfaatan aplikasi digital untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

Selain itu, Pemkot Mojokerto juga menggerakkan peran aktif PKK dan kader posyandu, menggandeng lintas sektor dan kader motivator dalam kegiatan pendampingan keluarga berisiko stunting, serta melalui SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) yang menitikberatkan pada edukasi orang tua dalam pola asuh anak dan pemenuhan gizi.

Berbagai inovasi mendukung percepatan penurunan stunting juga diciptakan diantaranya Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)

Tak hanya itu, Pemkot Mojokerto juga berkala memberikan Bantuan Pangan dengan Target Keluarga Risiko stunting (wasting).

“Dana insentif fiskal ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat program penanganan stunting agar Kota Mojokerto benar-benar bebas dari stunting,” tegas Ning Ita.

Dengan capaian prevalensi stunting terendah sepanjang sejarah, Kota Mojokerto kini menjadi salah satu contoh daerah kecil dengan komitmen besar dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sejalan dengan Cita pertama dalam Panca Cita Kota Mojokerto yakni Peningkatan Kualitas SDM..(*)

Penulis: Gatot Sugianto