Lebih jauh, Elim menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Intinya, saya akan tetap mengawasi jalannya roda pemerintahan dan APBD. Saya tidak akan berkompromi dengan kecurangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menuai kecaman setelah mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan posisi wakil kepala daerah dalam konferensi pers di Pasar Wage, Selasa (14/10/2025). Saat menanggapi isu keretakan hubungannya dengan Elim Tyu Samba, Syauqul menggunakan analogi yang dinilai tidak pantas.
“Sebenarnya gak ada masalah, tugas dan wewenang kepala daerah dan wakilnya sudah diatur semuanya. Jadi gak ada istilahnya tidak diajak komunikasi, emang kenapa? Mohon maaf, misalkan ada majikan dan ada pembantu. Kalau pembantu gak anda suruh bikin kopi, kan malah enak iso nge-game (bisa main game),” ujar Ibin dengan nada santai.
Pernyataan tersebut langsung viral dan menimbulkan gelombang kritik tajam dari publik. Banyak pihak menilai ucapan Ibin menunjukkan arogansi kekuasaan dan ketidakdewasaan dalam berpolitik, apalagi jabatan kepala daerah dan wakilnya merupakan hasil mandat politik yang setara dari rakyat.
Keretakan hubungan antara dua pucuk pimpinan Kota Blitar itu disebut bermula dari kebijakan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Blitar. Elim mengaku tidak diajak berkoordinasi sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
“Saya ini terbang ke Jakarta karena tidak diajak koordinasi sama sekali soal mutasi jabatan. Sebagai abdi masyarakat, saya berkewajiban melaporkan hal ini ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Elim sebelum bertolak ke Jakarta, pada hari Senin 13 Oktober 2025.
Situasi politik di Balai Kota Blitar kini menjadi sorotan publik. Banyak kalangan berharap agar kedua pemimpin daerah itu dapat menurunkan ego dan kembali membangun komunikasi yang harmonis, demi keberlangsungan pemerintahan yang efektif dan kepentingan warga Kota Blitar. (*)
