Sugianto menilai eksekutif terkesan mengulur-ulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, hal ini bukan hanya merugikan secara waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Dalam proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Dampaknya, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ikut tertunda,” tegasnya.
Sugianto menambahkan, jika hubungan legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya akan ikut terhambat.
Dia mendesak agar kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau kelompok.
“Kita ini diberi mandat rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menghambat. Kalau hubungan ini tidak segera dibenahi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Blitar sendiri,” tandas Sugianto. (*)
