BLITAR (Wartatransparansi.com) – Empat elemen perwakilan masyarakaat Kabupaten Blitar diantaranya, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk hearing dengan Wakil rakyat di parlemen.
Hal ini dilakukan sehubungan dengan polemik penyelenggaraan karnaval, cek saund dan hiburan keramaian yang sedang menghangat dan menjadi bahasan dibeberapa kalangan.
Menurut Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, SH. M.A.P mengatakan, beberapa waktu lalu kita berkoordinasi dengan PKDI, ABPEDNAS, FORSEKDESI dan PPDI terkait permasalahan sound karnaval. Itu didasari oleh keprihatinan kami terhadap masyarakat pecinta sound system.
“Hal tersebut kami lakukan karena kami ingin mendorong untuk segera tercapainya solusi terbaik atas kehendak hajat hidup orang banyak,” jelasnya, Senin (11/08/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, pada akhirnya perwakilan sepakat untuk mengirimkan surat pada tanggal 05 Agustus yang lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar untuk meminta hearing.
Menurut Rudi, adapun dasar isi surat untuk hearing dengan wakil rakyat di parlemen di antaranya,
