Eri juga telah meminta Dinas Perhubungan Surabaya untuk segera menjalin koordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Timur guna mencegah potensi tumpang tindih kebijakan transportasi.
“Jangan sampai muncul konflik trayek yang membuat pengemudi lama kehilangan penghasilan. Kita perlu perhitungkan kesejahteraan mereka juga,” imbuh Ketua APEKSI itu.
Meski belum memberikan izin, Eri tidak menutup kemungkinan adanya integrasi penuh antara Bus Suroboyo dan Trans Jatim. Namun, ia menekankan bahwa skema integrasi harus mencakup rute yang saling mendukung, pengaturan tarif yang adil, serta perlindungan terhadap operator dan sopir angkutan yang sudah ada.
“Kalau memang mau terintegrasi, mari kita bicarakan sistemnya. Tapi yang pasti, yang sudah ada tidak boleh terganggu. Jangan sampai ada yang dikorbankan,” pungkasnya. (*)
