Meski begitu, Febri menilai, tantangan terbesar koperasi terletak pada membangun kesadaran kolektif para pengurus dan anggota koperasi. “Kita harus membuat semuanya memahami dengan hati yang sama, bahwa sebetulnya ini adalah payung besar yang ada di wilayah,” ungkapnya.
Ia menilai koperasi selama ini cenderung berdiri sendiri tanpa sokongan akses permodalan yang kuat. Kini, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, negara memberikan dukungan nyata, termasuk dalam bentuk skema pembiayaan yang terintegrasi. “Negara sudah hadir, di kabupaten/kota juga sudah hadir, jadi untuk akses permodalan untuk kawan-kawan koperasi itu bisa,” ujarnya.
Namun, Febri mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak bergantung sepenuhnya pada modal sebelum memulai aktivitas. “Nunggu modalnya bukan berarti nggak bergerak, tetap harus digerakkan. Kalau nunggu utang bank, baru berjalan itu nggak bisa,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan kebutuhan beras sebagai salah satu komoditas yang bisa di-organisasi koperasi sejak dini. “Misalkan satu RW itu butuh beras berapa, nanti kita komunikasikan dengan Bulog, butuhnya berapa ton begitu,” ujarnya.
Terkait skema pembayaran, Febri menjelaskan bahwa masing-masing mitra seperti Bulog, Pertamina, dan PLN memiliki mekanisme berbeda.
“Syukur kalau barang itu datang, uang belakangan. Atau situasinya justru harus ada uang dulu, nah itu yang mau kita lakukan sebagai penghubung mereka yang punya uang di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu dengan koperasi,” paparnya.
Sebagai solusi, Pemkot Surabaya menyiapkan skema pinjaman berbunga ringan melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Himbara. Langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang meminta agar bunga pinjaman maksimal 3 persen untuk koperasi.
“Kalau misalkan membutuhkan dana untuk bisa manjer di situ, ya berarti dana itulah yang kita pikirkan dari koperasi itu ke Himbara. Jadi jelas, misalnya butuh Rp1 miliar untuk memutar, itu yang kami harus segera lakukan untuk pinjaman itu,” jelasnya.
Penguatan koperasi ini, menurut Febri, sejalan dengan visi Kampung Pancasila yang digagas oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Ia meyakini bahwa koperasi berperan penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi mandiri di tingkat kelurahan atau perkampungan.
“Misalkan di kampung itu (ekonominya) sudah berputar sendiri, mau beras didrop di situ dan dibeli warga situ, mau minyak didrop di situ dan dibeli warga situ, maka Insyaa Allah menuju ke Kampung Pancasila itu juga menjadi bagian dari Koperasi Merah Putih,” ulasnya.
Sebelumnya, 153 kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surabaya resmi diluncurkan. Acara peluncurannya dilakukan secara berani dan memikat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama 80.081 kelembagaan koperasi lainnya secara nasional, yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
(*)
