“Koperasi Merah Putih adalah upaya nyata untuk menghadirkan kemandirian ekonomi dari bawah. Ini bukan proyek sesaat. Kalau dijalankan dengan benar dan serius, koperasi ini akan menjadi ujung tombak transformasi ekonomi desa,” kata Rijanto.
Ia mengajak semua kepala desa dan perangkatnya untuk tidak hanya hadir secara fisik dalam sosialisasi, tetapi benar-benar memahami, mempelajari, dan mengimplementasikan gagasan besar di balik pendirian KMP.
“Pemerintah daerah sudah mulai berbenah. Legalitas koperasi sudah kita bantu dengan dukungan Rp2,5 juta per desa dari APBD. Sekarang saatnya kita menghidupkan ruh dari koperasi itu sendiri: gotong royong, partisipasi, dan kejujuran,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menginstruksikan seluruh desa dan kelurahan untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Bahkan, pengurusan akta notaris KMP dibantu penuh oleh dana APBD sebesar Rp. 2,5 juta per desa, agar semua koperasi memiliki dasar hukum yang sah dan kuat.
Dukungan lainnya juga datang dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional yang mumpuni. Di antaranya Faisal Husni dari Lembaga Pendidikan Koperasi serta Slamet Sutanto, Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur. Materi yang disampaikan bukan hanya teknis kelembagaan, tapi juga strategi pengembangan koperasi yang relevan dengan tantangan desa saat ini.
Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Desa Pasirharjo diharapkan bukan sekadar acara formal, tetapi momentum kebangkitan ekonomi desa yang dipandu oleh sinergi antar-lembaga dan didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat.
Baik Guntur maupun Rijanto berharap, Blitar bisa menjadi percontohan inisiatif KMP di Jawa Timur, bahkan nasional, dengan catatan pelaksanaannya konsisten, transparan, dan berbasis regulasi.
“Selama koperasi ini dijalankan dengan jujur dan tertib sesuai aturan serta AD/ART, insyaAllah koperasi tidak akan macet. Justru akan menjadi ujung tombak kesejahteraan desa,” tutup Guntur. (*)
