Melalui tim GTRA, sebut Sekdaprov Adhy, strategi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subyek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat.
“Strategi-strategi tersebut, perlu dilakukan dengan kolaborasi, sinergi, dan kerja bersama dari Tim GTRA. Sehingga, tujuan besar percepatan Reforma Agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud,” pungkasnya.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa kepala daerah, dalam hal ini gubernur, akan bertindak sebagai Ketua GTRA.
“Jadi mereka yang akan menentukan subjek reforma agraria juga mengkoordinir konflik-konflik yang ada di wilayahnya. Ini di tingkat provinsi. Tapi akan dilaksanakan juga di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Dirjen Yulia menerangkan, ada 17.380 pulau di Indonesia dengan sekitar 111 pulau kecil terluar. Di antara 111 pulau kecil terluar tersebut, 87 telah memperoleh sertifikat dan selebihnya masih masuk kawasan hutan.
“Itu nanti yang kita akan duduk bareng. Kita juga mitigasi untuk kasus penjualan pulau online dengan menginventarisir dan mengkaji lebih dalam langkah apa yang kita ambil. Tentunya, untuk menjaga NKRI, pulau-pulau itu akan divalidasi dan ke depan minimal akan mengukur batas,” terang Yulia. (*)
