Menurut informasi Kejagung, skandal ini melibatkan tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina Shipping sebagai transportir. Modus kejahatan yang dilakukan meliputi impor BBM dalam jumlah besar, yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat Pertamina sebagai induk perusahaan.
Nisa menegaskan, skandal ini menunjukkan kegagalan Pertamina dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap anak perusahaannya. Oleh karena itu, KNPI menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti seluruh jajaran direksi Pertamina.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas. Direksi Pertamina telah gagal memastikan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Reformasi total di tubuh Pertamina adalah harga mati untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan,” pungkas Nisa, yang merupakan alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah dalam menindaklanjuti skandal ini. (red)
