JAKARTA, WartaTransparansi.com – Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu elitis.
Fenomena direksi yang dikelilingi banyak ajudan dan staf ahli dianggap menjauhkan BUMN dari semangat pelayanan publik.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyoroti pola kepemimpinan para petinggi BUMN yang terkesan eksklusif dan jauh dari rakyat.
Ia menilai perilaku seperti itu harus segera dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Danantara.
“Kami ingatkan agar direksi BUMN tidak bersikap bak ‘Dewa’ yang dikawal ajudan, protokol, dan staf ahli. BUMN milik rakyat, bukan milik pribadi.
Hanya Presiden yang berhak mendapatkan pengawalan ketat sebagai Kepala Negara,” tegas Jojo sapaan akrabnya, dalam siaran persnya yang diterima media ini, Kamis (19/6/2025)
Menurutnya, dukungan KAMAKSI terhadap Presiden Prabowo dan Danantara mencakup dorongan untuk menegur para direksi yang tidak fokus dalam menjalankan pelayanan publik. Mereka yang bersikap elitis dinilai lebih baik mundur dari jabatan.
Kalau masih ada direksi BUMN yang merasa istimewa dan tidak mampu membaur dengan masyarakat, lebih baik diberhentikan”.
“Jangan sampai jabatan membuat mereka lupa akan tanggung jawabnya kepada publik,” tambahnya.
Kritik tidak berhenti sampai di situ. Jojo—sapaan akrab Joko Priyoski—mengungkapkan bahwa beberapa direksi bukan hanya memiliki ajudan dalam jumlah besar, tetapi juga staf ahli yang berlebihan.
