Eri mengungkapkan, permasalahan kemiskinan selama ini terkendala soal keterbatasan akses data nomor induk kependudukan (NIK). Cak Eri menyebutkan, selama ini pemerintah daerah kesulitan ketika akan memberikan intervensi kepada warga miskin, karena keterbatasan untuk mengakses data NIK.
“Bagaimana kita bisa tahu dalam satu keluarga miskin itu yang umur produktif berapa itu kan tidak tahu kita. Ini lah yang akan kami sampaikan ke dalam retret ini,” ungkapnya.
Eri berharap, adanya pertemuan antar para kepala daerah dalam kegiatan retret mendatang, bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah.
“Dan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga bisa menurunkan kemiskinan dan stunting secara signifikan,” tandasnya. (*)
