Sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN,H. Longki Djanggola, berharap, pelayanan publik dapat semakin baik. Ia juga meminta adanya aksi percepatan sertifikasi tanah. Baik untuk masyarakat maupun aset pemerintah. “Ini kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.”ungkapnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah 2011-2021 itu juga meminta agar penanganan konflik agraria dilakukan dengan tepat dan cermat.
Ia berharap agar selalu terjalin sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan legislatif dalam menyelesaikan konflik agraria.
Dan yang tidak kalah penting, katanya, adalah transparansi dan tata kelola pertanahan. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik yang terkait dengan pertanahan ini. (*)
