SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Managemen telah memberikan klarifikasi terkait masalah yang menimpa Apartement Bale Hinggil (ABH) Surabaya. Pihaknya tidak membenarkan, bahwa perusahaan yang dipimpinnya tidak membayar PBB bahkan menunggak hingga 6 Milyard.
Namun begitu, pihaknya mengaku, sejak terjadinya pandemi covid 19 ber dampak pada cash flow income APH. Sehingga pembayaran PBB ABH mengalami keterlambatan.
“Dari tahun 2020, dimana saat itu masih masa covid, berusaha membayarkan pajak beserta dendanya dengan cara mencicil minimum Rp. 50.000.000,- per bulan, ujar Gumilang Raka Siwi, Direktur PT. Tlatah Gema Anugrah kepada media saat konferensi pers di Rumah Makan Joss Gandos Surabaya, Selasa (24/12/2024).
Ia menambahkan, saat covid itu juga pihaknya menaikkan service charge. Namun semua sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada penghuni.
“Dikala kebutuhan operasional tetap sama, namun income yang masuk berkurang drastis, membuat ketidak seimbangan.Maka diambil tindakan yang mungkin dirasa bijaksana dengan menaikkan service charge. Apa yang kami lakukan saat ini adalah bentuk untuk menemukan solusi yang baik bersama,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Emeraldo Muhammad Elsyaputra Direktur PT. Tata Kelola Sarana menyampaikan, bahwa keputusan yang diambil berdasarkan nota perjanjian antara pengelola dan pemilik unit.Dimana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
