Rabu, 24 Juli 2024
29 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanWakil Ketua KPK Imbau Calon Kepala Daerah Jangan Money Politics

    Wakil Ketua KPK Imbau Calon Kepala Daerah Jangan Money Politics

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengimbau pihak pihak yang akan mengikuti kontestasi Pilkada baik itu gubernur – wakil gubernur, bupati -wakil bupati dan walikota – wakil walikota untuk tidak main main dengan uang.

    Mereka yang menggunakan uang hanya untuk memilih dirinya, maka ketika mereka nanti jadi, akan melakukan korupsi. Demikian juga masyarakat, diimbau untuk tidak memilih calon yang money politics. Apalagi lagi kalau calon tersebut menggunakan fasilitas negara, sangat tidak dibenarkan.

    Johanis Tanak menyatakan tersebut usai mengikuti Pembukaan roadshow bus KPK 2024 dan Rakor peningkatan upaya pemberantasan korupsi bersama 38 bupati, walikota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (13/6/2024).

    Baca juga :  Pj. Gubernur Adhy Pastikan Jatim Siap Majukan Industri Kelapa Berkelanjutan dan Wujudkan Ekonomi Hijau

    Soal itu sebenarnya bukan lagi urusan KPK. Jadi kalau masyakarakat menemukan calon kepala daerah money politic segera laporkan ke polisi atau KPU, Bawaslu. Tapai kalau mereka sudah jadi, kemudian melakukan korupsi, maka KPK akan turun karena itu kewenangan ada di lembaganya.

    “Jangan takut tidak jadi atau tidak terpilih. Sepanjang sosialisasinya baik, masyarakat terus disapa, program bisa menyentuk kepentingan rakyat, maka rakyat akan simpati,” tegas Johanis Tanak. Mari kita hindari serangan fajar agar Pilkada berlangsung aman dan jurdil.

    Kemudian Jahonis memberikan contoh pilkada di Makasar dimana semua partai dibeli, lalu lawannya adalah bumbung kosong. Tapi apa yang terjadi, yang menang malah bumbung kosong.

    Baca juga :  Pj. Bupati Jombang dan Bondowoso Dilantik, Adhy Karyono : Segera Koordinasi dengan DPRD

    Sementara itu Pj. Gubernur JawaTimur Adhy Karyono mengatakan, hari ini merupakan puncak roadshow bus KPK 2024 dan Rakor peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Jadi sifatnya KPK ini imbauan. KPK melakukan upaya pencegahan. Beda lagi kalau seorang calon melakukan serangan fajar, KPU, Bawaslu bisa bertindak.

    Kalau dari sisi pemerintah, kata Adhy Karyono, kami bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan pembelajaran kepada masyarakat bahwa semua fasilitas pemerinatah stiril untuk kepentingan kampanye.  (*)

    Reporter : Amin Istighfarin

    COPYRIGHT © 2024 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan