SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XIV tahun 2024 di Sasana Wiyata Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Jl. Balongsari Tama Tandes Surabaya, Selasa (28/5/2024).
Diikuti 60 orang peserta dari kementerian lembaga RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di luar Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur PKN Tk. II ini dilakukan menggunakan metode blended learning selama 107 hari efektif.
Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
“Jawa Timur sangat fokus untuk penurunan kemiskinan, kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah sepuluh persen. Dan tentu ini in line karena semua perubahan itu berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan,” ucapnya.
“Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4% menjadi 0,82% pada maret 2023,” ungkapnya.
Ia menuturkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7 – 8 %. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sesuai instruksi presiden no 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“PRnya tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di jawa timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Ia menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi. Diantaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan serta tentunya mengendalikan kondisi ekonomi makro. Ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting,” tegasnya.
Menurutnya ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk memudahkan pencapaian target penurunan kemiskinan salah satunya pemetaan data kemiskinan di wilayahnya. Ia menyebut harus ada satu data terintegrasi yang bisa memetakan siapa, dimana dan apa kebutuhannya orang miskin di wilayah tersebut.
“Ini yang membuat kita benar-benar tidak _targeted_ menghadapi persoalan itu, programnya banyak dari pusat, dari provinsi dari kabupaten tapi tidak _targeted_ ,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengukur capaian atas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Adhy menyebut harus ada suatu ukuran yang dipedomani. Saat ini, Indonesia masih mengacu pada pengukuran _absolute poverty line,_ yang mana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tertentu.
“Institusi yang menghitung kemiskinan secara official adalah badan pusat statistik,”
Adhy Karyono menyampaikan hari ini peserta telah memasuki sebuah komunitas pembelajaran atau learning community sehingga banyak hal dapat dipelajari. Oleh sebab itu ia meminta peserta harus menyiapkan diri agar memiliki mindset yang berubah, mampu menyampaikan pendapat dan menerima pendapat orang lain agar proses pembelajaran berjalan efektif. (*)
