Minggu, 21 April 2024
26 C
Surabaya
More
    LapsusFPKB Minta Pj. Bupati Pasuruan Intens Jaga Komunikasi Dengan DPRD

    Laoran WartaTransparasi Biro Pasuruan, bagian 3

    FPKB Minta Pj. Bupati Pasuruan Intens Jaga Komunikasi Dengan DPRD

    PASURUAN (WartaTransparansi.com) – Gerakan penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Kab Pasuruan yang ditujukanpada Pj. Bupati Pasuruan Dr. Andrianto pasca diumumkannya mutasi 55 pejabat eselon II,III dan IV serta deadlocknya hearing antara DPRD dan Baeperjakat menyisakan banyak spekulasi.

    Informasi yang berhasil di kumpulkan wartatransparansi.com, di gedung wakil rakyat, bisa ditarik kesimpulan bahwa fraksi PKB yang menjadi fraksi terbesar di DPRD Kab. Pasuruan intens melakukan komunikasi politik untuk mensukseskan penggunaan Hak Interpelasi.

    Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Samsul Hidayat, Kamis malam(29/2/24), mutasi yang dilakukan oleh Pj. Bupati Pasuruan saat ini sangat tidak relevan atau tidak melihat secara utuh kebutuhan yang ada, khususnya tenaga ASN yang ditempatkan di sekretariatan DPRD.

    “Tenaga Perisalah Legislasi saat ini sangat terbatas dan dilakukan mutasi, sementara hingga saat ini belum ada penggantinya. Hal ini menunjukan tidak ada komunikasi antara Baperjakat, Pj. Bupati dengan Pimpinan DPRD,”ujarnya.

    Masih menurut politisi PKB asal Kecamatan Gempol, satu sisi pengganti staf komisi yang dimutasi tidak ada, apa maksud dari Pj. Bupati dan Baperjakat melakukan hal ini, apa memang ingin membuat DPRD tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

    Staf komisi mempunyai peran yang sangat vital dalam mendukung kinerja legislatif. Jika beralasan untuk penyegaran dan promosi jabatan, pada faktanya ada staf Sekwan yang hampir 8 Tahun stagnan tidak ada peningkatan golongan atau Promosi.

    Apakah hal ini dibaca oleh Pj Bupati serta Baperjakat? dedikasi, kinerja dan loyalitas seorang ASN yang ditempatkan pada DPRD itu, tentunya yang mengerti adalah Pimpinan, Anggota dan Sekretaris dewan. Ini lantaran kami para anggota dewan yang mengerti keseharian “tenaga perisalah”.

    Menilik dari proses mutasi yang dilakukan tersebut, kami mencium adanya sesuatu yang kurang benar.

    Makanya dengan kita menggunakan Hak Interplasi ini, akan kita lakukan secara terbuka biar permasalahan jelas dan gamblang. Belum lagi temuan dari Fraksi Gerindra. Ada beberapa pegawai yang berurusan dengan APH malah dapat Promosi, dan yang kinerjanya bagus malah tidak dapat promosi. Bahkan dugaan apa ada indikasi ORDAL (orang Dalam) bahasanya Wakil Ketua DPRD dari PDIP Bapak Andri Wahyudi.

    Pj. Bupati perlu membaca dan belajar lagi terkait kewenangan dan Tupoksinya yang melanjutkan kebijakan Bupati sebelumnya.

    Program dan kebijakan yang sudah baik kayak Wakmuqidin, Kenduren Mas perlu diteruskan dan ditingkatkan. Pj. Bupati lebih baik Fokus atas Pupuk yang langka, Sembako yang naik. Angka Kemiskinan dan Pengangguran yang makin banyak jumlahnya.

    “Fokus itu saja. Bagaimana langka-langka yang harus segera dilakukan solusinya. Intinya Pj Bupati seharusnya membangun komunikasi secara intens dengan DPRD agar tidak menimbulkan kegaduhan seperti saat ini,” pungkas Samsul Hidayat.(hen-bersambung)

    Reporter : Henry Sulfianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan