Rabu, 17 April 2024
27 C
Surabaya
More
    OpiniPojok TransparansiMenjaga Marwah Kemerdekaan Pers, Meningkatkan Kualitas SKW

    Menjaga Marwah Kemerdekaan Pers, Meningkatkan Kualitas SKW

    Oleh Djoko Tetuko 

    Konsisten menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan dan menguatkan profesi wartawan mampu bekerja secara profesional. Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Peraturan ini menurut tenaga ahli Dewan Pers Dr Suprapto menggabungkan berbagai peraturan terkait SKW dan UKW sebelumnya, yang sendiri sendiri menjadi satu kesatuan secara administrasi dan peraturan. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta 16 November 2023, sebagaimana ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH M.S.

    Sebagaimana pertimbangan pada UU Pers tahun 1999, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

    Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

    Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

    Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

    Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut; (1)
    melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (2)
    melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (3)
    menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (4)
    memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (5)
    mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; dan (6) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

    Dewan Pers bersama sejumlah lembaga uji Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) melakukan penyegaran penguji.

    Tokoh pers Arif Zulkifli (Ketua Komisi Hukum), Marah Sakti Siregar dan Haryo Ristamaji (Pokja Komisi Pendidikan), Nicolas Ibdra Juroatria (Psikolog. Narasumber bidang televisi, Ahmad Alhafiz (IJTI); bidang radio, Soleman Yusuf (RRI); bidang foto, Akbar Gumay (FPI); bidang cetak, M. Nasir; bidang siber, Marah Sakti Siregar, guna memperkuat Peraturan SKW baru dengan memberikan beberapa perubahan materi modul Uji Kompetensi Wartawan. Juga Tri Agung Kristato (Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi) saat menutup acara memberikan pencerahan bahwa keniscayaan penguatan dan perbaikan SKW sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Juga memberikan pencerahan kepada masyarakat pers sendiri.

    Sebagaimana diketahui bahwa pengantar perubahan atau perbaikan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) dijelaskan bahwa

    Wartawan adalah satu profesi yang merupakan hak asasi seluruh warga negara. Profesi wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Wartawan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat dan lengkap, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Wartawan juga berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan sarang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

    Profesi wartawan perku memiliki standar kompetensi yang menjadi alat ukur profesionalitas. Standar kompetensi wartawan juga diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, menjaga kehornatan profesi wartawan, serta mewujudkan dan melindungi kemedekaan pers sebagaimana amanat Piagam Palembang yang disepakati Komunitas Pers pada Peringatan Hari Pers Nasional 2010 di Palembang, Sumatera Selatan.

    Mengapa? Karena kompetensi wartawan berhubungan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis L. Pada diri wartawan profesional, telah terdapat kemampuan mencari, memperoleh, memiliki, mengolah serta membuat, dan menyiarkan berita.

    Kompetensi wartawan juga berkaitan dengan kemampuan etika dan hukum pers. Selain memiliki kemampuan dasar teknis, wartawan profesional memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, hukum dan perundangan undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers.

    Mempertegas pengantar atau pendahuluan ditegaskan sebagai pengertian bahwa

    Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggul. Karakter unggul adalah kumpulan sifat atau tingkah laku manusia yang memiliki suatu keistimewaan/kehebatan dibandingkan dengan karakter sifat manusia yang lain.

    Kompetensi adalah kemampuan/keahlian yang mumpuni dalam bidang tertentu yang dapat menjadi rujukan pihak lain yang membutuhkan. Kompetensi menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

    Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksnakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalan bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

    Sebagaimana diketahui Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dalam realita media dan kewartawanan sebelumnya diatur Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebut ada enam tujuan SKW.

    Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan; Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik; Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual; Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan; Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

    Tujuan di atas disempurnakan lagi pada Peraturan Dewan Pers No 3 Tahun 2023.
    Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; Kedua, Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya jurnalistik; Ketiga, (menyempurnaan dari nomor 2 sebelumnya) menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan untuk memenuhi tuntutan zaman.
    Keempat, (berubah) memberikan nilai lebih kepada wartawan sehingga bisa berperan strategis dalam industri pers dan konvergensinya; Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan; Keenam, (berubah dan disempurnakan)
    Memberikan bekal kepada wartawan terlibat aktif dalam kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

    Dari tujuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Produk jurnalistik adalah karya intelektual, sehingga proses mulai dari menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus selalu melalui kerja serius, berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kalaupun ada yang menggugat, penyelesaiannya secara intelektual pula. Juga memenuhi tuntutan zaman dengan memberikan bekal sekaligus aktif dalam kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

    Mengingat Standar Kompetensi Wartawan (SKW) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

    Oleh karena itu, SKW Standar diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara manjadi wartawan. Tetapi terus meningkatkan menjadi semakin profesional, juga bertanggung jawab.

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, mempertanyakan bahwa semakin banyak wartawan kompeten, tetapi
    di sisi lain kita juga melihat bahwa banyaknya pengaduan, dimana sampai November 2023 sudah tercatat 794 jauh melebihi pengaduan tahun 2022 berjumlah 691.

    “Tetapi juga bisa dibaca semakin terbukanya cara pengajuan pengaduan yang lebih mudah,” ujarnya saat membuka acara penyegaran ToT penguji UKW tahap kedua tahun 2023, Senin (11/12/2023), di Hotel Horizon Ultima Bekasi, Jawa Barat.

    Menurut Ninik, jika
    kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena pelanggaran pada kode etik, hal itu juga bisa dibaca sebagai bagian dari kegagalan dari lembaga uji untuk memastikan bahwa mereka punya kompetensi bukan hanya pandai menulis secara objektif dan benar, tapi belum terbebas dari etika jurnalistik.
    “Bapak dan ibu saya kira ini PR kita bersama,” tuturnya

    Arif Zulkifli menegaskan, bahwa
    masyarakat punya hak untuk tahu menyangkut hal ihwal kepentingan mereka, sebagai kelompok sebagai grup sebagai publik, bukan sebagai individu.

    Simulasi ToT sangat produktif dan menghasilkan beberapa perubahan kecil sangat prinsip. Juga catatan untuk dibahas dan disempurnakan kembali Komisi Pendidikan. Para penguji mengaku semakin memahami dan mendalami, sebagai bidang melakukan perubahan dan penguatan, khususnya bidang siber yang membutuhkan perubahan besar sesuai tuntutan zaman sebagaimana tujuan SKW.

    Paling tidak mampu menjaga kemerdekaan pers dengan tetap mengedepankan sebagai pers nasional sesuai amanat pasal 5 UU Pers; (ayat 1)
    Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (ayat
    2) Pers wajib melayani Hak Jawab; (ayat 3). Pers wajib melayani Hak Tolak. Tentu saja tanpa mengurangi peranan pers ; (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
    (2). menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; (3)
    mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (4). melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (*)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan