Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurKediriHibah Dana Pilkada Kabupaten Kediri 2024 Rp 90 Miliar Diteken, KPU Dapat...

    Hibah Dana Pilkada Kabupaten Kediri 2024 Rp 90 Miliar Diteken, KPU Dapat Paling Banyak

    KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengalokasikan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) 2024 melalui APBD kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

    Dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebesar Rp 78.797 miliar sedangkan Bawaslu Kabupaten Kediri mendapatkan kucuran dana hibah senilai Rp 20,6 miliar.

    Dana hibah tersebut akan ditransfer oleh Pemkab Kediri dalam 2 (dua) tahap yaitu 40 % di tahun 2023 dan 60 % di tahun 2024.

    Hal ini sebagai wujud Komitmen Suksesi Pemilu Serentak 2024, Pemkab dan KPU Kabupaten Kediri, dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

    Penandantanganan NPHD dilaksanakan Kamis malam, tanggal 9 November 2023 di ruang Pamenang salah satu gedung di lingkungan kantor Pemkab Kediri.

    Hadir dalam acara penandatanganan NPHD Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, Sekretaris Daerah Kediri Mohammad Solikin beserta jajaran SKPD, demikian juga dari KPU Kabupaten Kediri, hadir langsung ketua KPU Kediri, komisioner Divisi Hukum dan Sekretaris KPU beserta jajaran sekretariat.

    Baca juga :  Ancam Kebebasan Pers, Puluhan Jurnalis Kediri Tolak Revisi RUU Penyiaran

    Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan NPHD antara Pemkab Kediri dengan Bawaslu Kab Kediri. Hadir dalam kegiatan tersebut 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Kabupaten Kediri.

    Acara berlangsung relatif singkat terdiri dari laporan Sekretaris Daerah terkait proses menuju penandatangan, lalu sambutan Bupati Kediri dan diakhiri dengan penandatanganan NPHD.

    Dalam sambutannya Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana memberikan arahan terkait antisipasi sekaligus mitigasi terhadap potensi kegaduhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak 2024.

    “Saya berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Saya juga berharap penyelenggara Pemilu netral,” Ujar Mas Ditho.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi, menyampaikan, terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri sehubungan dengan penandatanganan mekanisme NPHD Pilkada Serentak 2024. Dana hibah yang disalurkan untuk Pilkada 2024 akan digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan.

    Baca juga :  Ketua IJTI Pusat Minta DPR Tidak Mengesahkan RUU Penyiaran Secara Terburu-buru

    Namun, adapun rincian untuk penyerapan dana hibah Pilkada oleh Pemerintah Daerah ke KPU Kabupaten Kediri senilai Rp 78.797.300.000, ia belum bisa menyebutkan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia (RI).

    ” Tahapan Pilkada kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Jadi sementara ini kami mempersiapkan anggaranya dan Allhamdulilah Pemkab Kediri telah mengalokasikanya dalam bentuk hibah,” kata Ninik, Jumat (10/11/2023).

    Ia juga menjelaskan, secara pasti pemanfaatan dana hibah Pilkada, kata Ninik akan digunakan sesuai dengan standar kebutuhan, terutama honor bagi petugas adhoc KPU Kabupaten Kediri.

    Badan ad hoc yang dimaksud adalah panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Sejauh ini belum ada tahapan pilkada yang dilaksanakan, masih menunggu terbitnya peraturan KPU (PKPU) terkait itu.

    Baca juga :  IJTI Korda Kediri Ajak Masyarakat Cerdas Memilih Media dan Terbuka tentang Informasi Publik

    PPK, PPS, dan KPPS.

    ” Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024 di Kabupaten Kediri berjumlah 2.345, sehingga tinggal mengalikan jumlah di setiap TPS sebanyak 7 petugas dan 2 Linmas,” terangnya.

    Disinggung mengenai wacana Pilkada Serentak 2024 dimajukan dari semulanya bulan November menjadi Agustus atau September. KPU Kabupaten Kediri masih berpedoman pada putusan KPU RI yakni pada November.

    ” Untuk sementara kami masih mengacu dari keputusan KPU RI bahwa Pilkada akan diselenggarakan 27 November 2024 mendatang,” ungkapnya.

    Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri M Saifuddin Zuhri, mengatakan, telah menandatangani berita acara hibah untuk Pilkada 2024 senilai Rp 20,6 miliar.

    Menurutnya, anggaran untuk Pilkada 2024 tersebut cukup dan sesuai perhitungan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Kediri. Bahkan mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada ditahun sebelumnya.

    ” Allhamdulilah kami memperoleh dana hibah Rp 20,6 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya Rp 18 miliar,” pungkasnya. (*)

    Reporter : Moch Abi Madyan

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan