” Di pembahasan APBD 2024 kemarin, coba kita masukkan karena ini amanah Walikota yang menyampaikan jika pada tahun 2024 akan ada pembangunan. Tetapi kalau tidak diikuti dengan APBD, maka kalimat yang disampaikan Walikota mengesankan pencitraan semata. Saat kami periksa anggarannya, di PU tidak ada, di DPRKPP tidak ada anggaran di LH juga tidak ada anggaran, maka kita mencari anggaran yang bisa dicoret dan dialihkan,” ungkapnya.
Aning mengungkapkan, berarti ada alokasi yang kurang prioritas, seperti untuk lahan di waru gunung dan juga mangrove. Ini akan dicoret dan didapatlah anggaran senilai 46,6 Miliar. Sementara untuk kebutuhan pembebesan di Taman Pelangi butuh 81 Miliar.
“Maka kami berharap bisa segera mendapatkan kekurangannya. Ini pun masih diikuti dengan perangkaan dan sinkronisasi dengan Komisi sehingga penganggarannya sesuai dengan pendapatan,” pungkasnya.(*)
