Jumat, 24 Mei 2024
29 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaDPRD Surabaya Soroti Pemkot Terkait Alokasi APBD untuk Relokasi Kampung Bundaran Dolog

    DPRD Surabaya Soroti Pemkot Terkait Alokasi APBD untuk Relokasi Kampung Bundaran Dolog

    SURABAYA (Warta Transaparansi.com) – Wakil ketua komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati menanggapi belum ditentukan bypass berupa fly over atau under pass. Menurutnya yang penting adalah action dari Pemkot Surabaya. Maksudnya, tidak hanya berwacana di media, tetapi menindaklanjutinya dengan serius. Sedangkan Komisi C sudah meminta kepada Pemkot Surabaya sejak 10 tahun yang lalu.

    ” Karena disitu kemacetan sudah luar biasa, dan terlalu lama masyarakat berharap penguraiannya. Action nyatanya seperti apa..ya dianggarkan, pembangunannya memang menggunakan dana APBN, tetapi itu baru bisa turun/dianggarkan jika pemkot telah melaksanakan pembebasan 22 rumah itu,” ujar Aning Rahmawati Jumat (03-11-2023)

    Politisi perempuan PKS ini menegaskan, jika Komisi C DPRD Surabaya bidang pembangunan telah mendorong agar APBD dikeluarkan untuk pembebasan perluasan lahan yang dipakai RTH Taman Pelangi tersebut. Walikota jangan kedepankan pencitraan saja, warga menunggu eksekusinya.

    Baca juga :  Tahun Depan Mahasiswa Aceh di Surabaya Mulai Tempati Asrama Baru

    ” Di pembahasan APBD 2024 kemarin, coba kita masukkan karena ini amanah Walikota yang menyampaikan jika pada tahun 2024 akan ada pembangunan. Tetapi kalau tidak diikuti dengan APBD, maka kalimat yang disampaikan Walikota mengesankan pencitraan semata. Saat kami periksa anggarannya, di PU tidak ada, di DPRKPP tidak ada anggaran di LH juga tidak ada anggaran, maka kita mencari anggaran yang bisa dicoret dan dialihkan,” ungkapnya.

    Aning mengungkapkan, berarti ada alokasi yang kurang prioritas, seperti untuk lahan di waru gunung dan juga mangrove. Ini akan dicoret dan didapatlah anggaran senilai 46,6 Miliar. Sementara untuk kebutuhan pembebesan di Taman Pelangi butuh 81 Miliar.

    Baca juga :  Kejar WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Studi Tiru Ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

    “Maka kami berharap bisa segera mendapatkan kekurangannya. Ini pun masih diikuti dengan perangkaan dan sinkronisasi dengan Komisi sehingga penganggarannya sesuai dengan pendapatan,” pungkasnya.(*)

    Reporter : Sumardji

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan