Menurut Suwoto, media sosial untuk menyambung silaturahim dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita hoax, hasutan, ujaran kebencian, maupun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa.
“Kita tetap bersatu supaya dalam bermedia sosial tidak terpecah belah oleh informasi atau berita
yang tidak benar (hoax),”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Kediri Roma Duwi Juliandi, mengutarakan, untuk konten media massa mainstream produk jurnalistik atau bukan pasti akan dikaji oleh dewan pers bilamana ada pelanggaran atau berita tidak benar (hoax). Selanjutnya dewan pers akan melayangkan teguran atau hak jawab.
Namun, bilamana ditemukan pelanggaran Undang-undang ITE. Maka dewan pers akan memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
” Saya harapkan masyarakat tidak perlu panik atau gegabah dalam mengambil keputusan di dunia Maya, hal ini mengingat negara kita telah mengatur perihal kebebasan berpendapat maupun cerdas dalam mengunakan sosial media,” terangnya.
Maraknya berita tidak benar atau hoax bukanlah produk jurnalistik namun seringkali dikaitkan dengan pemberitaan. Lanjut kata Roma makankeberadaan organisasi profesi wartawan atau jurnalis berkomitmen penuh untuk menangkalnya dan memberikan informasi sesuai kepada masyarakat.
” Kita baik PWI, AJI, IJTI, PFI sebagai organisasi profesi wartawan atau jurnalis siap dijadikan tempat masyarakat untuk berkonsultasi bilamana menemukan berita tidak benar,” tutupnya.
Untuk diketahui dalam diskusi santun bermedsos oleh DPD KNPI menghadirkan narasumber Kasat Binmas Polres Kediri Kota IPTU Darwati, Sekretaris MUI Kota Kediri Profesor Dr H. Nur Ahid, M.Ag, Ketua IJTI Korda Kediri Roma Duwi Juliandi. (*)
