SURABAYA (Warta Transpransi.com) – Dalam rangka memperingati Hari Santri 2023 akan dilaksanakan Jalan sehat Santri pada Sabtu (21-10-2023) besok. Start mulai pukul 06.00 WIB di Gedung Grahadi Jl. R. Suryo Surabaya sampai selesai.
Staf Khusus Menteri Agama RI, Wibowo Prasetyo mengungkapkan bahwa agenda Jalan Sehat ini rencananya akan diikuti oleh para tokoh ulama, kiai, dan pejabat yang bakal membersamai kurang-lebih 100 ribu peserta.
Beberapa di antaranya adalah Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.
“Bu Gubernur, Menag, ketum PBNU, Rais Aam, Pak Kadis, jajaran pemerintah kota Surabaya dan Pemorov Jatim, diundang semua. Insyaallah hadir merayakan,” kata Bowo dalam konferensi pers di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Jumat (20-10-2023).
Terkait jumlah peserta, ia tak bisa menyampaikan jumlah pasti karena hingga kini pendaftaran masih terus dibuka. Per hari ini, peserta yang mendaftar untuk ikut Jalan Sehat sudah lebih dari 90 ribu orang.
Bowo memastikan bahwa hadiah utama dalam Jalan Sehat ini adalah 60 paket umrah gratis. Menurutnya, para warga masyarakat bisa berpeluang untuk menjalankan ibadah umrah dengan mengikuti Jalan Sehat ini.
Bowo menegaskan, warga yang antusias ikut jalan sehat lantaran tertarik untuk menjalin kebersamaan dalam merayakan Hari Santri 2023.
“Ketertarikannya ini adalah kebersamaan. Kegiatan ini kegiatan kegembiaraan. Meluapkan kebersamaan dalam keberagaman dalam rangka Hari Santri 2023. Karena kegembiraan, makanya kami memberikan apresiasi lebih dengan dukungan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ingin bergembira bersama santri,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenag RI Anna Hasbie mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian Hari Santri 2023, termasuk salah satunya adalah Jalan Sehat ini merupakan agenda kolaborasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PBNU.
