Selasa, 21 Mei 2024
32 C
Surabaya
More
    Renungan PagiMelawan Peraturan Patgulipat

    Melawan Peraturan Patgulipat

    MASIH adanya perselisihan terhadap produk hukum, mulai Perda (Peraturan Daerah), hingga undang-undang (UU) tentu menjadi keprihatinan bersama.

    Munculnya gugatan yudicial review yang diajukan terhadap produk UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi hak hukum seseorang, kelompok, bahkan publik guna memberikan kepastian hukum.

    Faktanya, masih banyak produk hukum yang sudah disahkan menjadi perdebatan. Bukan sekedar pada penafsiran bab, pasal, dan ayat yang tercantum dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ternyata, kita mulai bisa menilai bahwa produk hukum yang dibikin oleh DPR RI bersama presiden (eksekutif) diduga hanya melindungi kepentingan konglomerat, penguasa, mafia hukum yang bisa memesan pasal dan ayat demi melanggengkan jaringan mafia bisnisnya.

    Maka, izinkan Al Faqir menyampaikan aspirasi setidaknya bagian dari bentuk konstitusi dalam menyambung aspirasi masyarakat. Sehingga para pembuat UU, peraturan dan kebijakan memiliki kualifikasi dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

    Sesuai firman Allah SWT dalam QS Al Isro ayat 15:
    مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
    “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS Al Isro 15).

    Baca juga :  ALLAH selalu Bersama KITA

    Maka kunci sukses terhadap produk hukum adalah melibatkan unsur yang memang memiliki keahlian, kemampuan, dan intregitas. Bahwa tugas yang diberikan merupakan bagian penting dalam menyokong kepentingan rakyat dan hajat publik.

    Bila mengacu pada Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi: (1), Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2),
    Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Setidaknya, filter akhir saat pengodokan di DPR untuk disahkan, para wakil rakyat sepatutnya merasa dirinya bagian dari masyarakat bukan mewakili investor, pemilik modal, apalagi masuk sistem demi mendapatkan sesuatu. “Kami dapat berapa?”

    Bila Pusat Pemantauan Pelaksanaan (Puspanlak) UU Badan Keahlian (BK) Sekjen DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengacu kepada tiga unsur pembentukan UU, secara filosofis, sosiologis dan yuridis, tentu fase tersebut bisa menjadi dasar.

    Baca juga :  ALLAH selalu Bersama KITA

    Mengapa demikian? Firman Allah sudah mengingatkan:
    ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
    “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. (QS Al Isro 14).

    Selama proses pembentukan UU memperhatikan tiga unsur, filosofi, sosiologis dan yuridis Al Faqir berprasangka baik, produk hukum tidak melenceng. Dari filosofi, UU adalah kapal induk dimana ada nahkoda yang punya tanggung jawab membawa penumpang dan bawaannya bisa selamat dari ombak, angin, dan badai hingga pelabuhan dermaga. Sosiologinya, nahkoda punya etik profesi, membawa sinegritas semua ABK, penumpang dan barang (seluruh aset) walau beda asal, agama, suku dan adat budaya bisa selamat sampai tujuan, dengan rasa nyaman aman dan tidak merasa takut.

    Jujur, ternyata masih ditemui kerancuan, tipu muslihat dan pat gulipat di balik terbitnya peraturan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana fungsi dan tugas tenaga ahli, akademisi, Puspanlak UU meramu rancangan UU? Apakah konsepnya hanya produk formalitas atau memang kepentingan rakyat.

    Baca juga :  ALLAH selalu Bersama KITA

    Contoh riil, ketika kalangan pengusaha media merasa terzalimi terkait rencana Perpres Media Massa yang punya potensi mengancam jurnalis. Begitu Perda tentang Tembakau di Pamekasan menjadi polemik dan merugikan petani. Artinya, jika seseorang yang memiliki kualifikasi, keahlian dan tugas digaji dari dana negara merangkap pencoleng, bagaimana bisa melindungi rakyat?

    Seandainya proses pembentukan UU terjadi kolaborasi merupakan hal yang sangat penting guna menghindari kong kalikong, agar kolaborasi yang dibangun konstruktif dan dapat menghasilkan hal yang positif.

    Sekali lagi, siapa pun yang terlibat dalam proses pembentukan UU memahami akan dimintai pertanggung jawaban dan pasti dihisab akan berpikir sejuta kali, jika hanya mendompleng pads kepentingan mafia UU. Di dunia yang penuh permainan ini saja sudah menghadapi yudicial review di MK, digugat dan didemo. Apalagi di akhirat kelak. Semoga pemegang kebijakan cepat insyaf dan tidak merasa takut menghadapi kematian yang sewaktu-waktu siap menjemput. Wallahu a’lam bish-showab. (*)

    Penulis : HS Makin Rahmat, Santri Pinggiran, Wartawan UKW Utama dan Ketua SMSI Jatim

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan