SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Satpol PP Kota Surabaya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar hingga badan jalan di kawasan Pasar Keputran, Senin (14/8/2023). Langkah ini untuk memberikan kenyamanan kepada pedagang Pasar Keputran sekaligus mencegah kemacetan dan mengembalikan fungsi pedestrian.
Kegiatan penertiban diawali dengan apel bersama oleh personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Kepolisian dan TNI. Apel dipimpin langsung Kepala Satpol PP Surabaya, M Fikser bersama Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Toni Kasmiri di depan Pasar Keputran Selatan.
“Proses (tahapan) ini sebenarnya sudah berjalan selama dua bulan. Kita mulai start di bulan Mei 2023, dengan melakukan sosialisasi, survey dan pendataan kepada para pedagang pasar tumpah atau PKL,” kata Fikser.
Dia menyebut, penertiban hanya dilakukan kepada PKL atau pedagang Pasar Tumpah di kawasan Keputran Utara dan Selatan.
“Kita berikan kenyamanan kepada para pedagang Pasar Keputran yang sudah mau berjualan di dalam pasar. Selama ini, banyak sekali PKL pasar tumpah di luar pasar yang membuat dagangan pedagang di dalam pasar tidak laku. Selain itu, pasar tumpah juga sangat mengganggu pengguna jalan. Ini harus ditertibkan,” tandasnya.
Dalam giat itu, petugas gabungan terbagi di 12 titik lokasi. Mulai dari perempatan Jalan Kayoon, Pos Polisi Pasar Keputran, Pertigaan Jalan Basuki Rahmat ke Keputran, Depan Pasar Keputran, Pertigaan Jalan Pandegiling- Keputran- Sulawesi, Sempadan Sungai Jalan Keputran, Jalan Sulawesi, Jalan Pandegiling, Jalan Pajajaran, Jalan Sunda, Perempatan Jalan Pandegiling sisi barat dan Jalan Urip Sumoharjo.
“Duabelas titik ini pintu-pintu masuk mereka ke Pasar Keputran. Jadi yang kita halau bahkan ditertiban, adalah mereka yang bukan penghuni (pedagang) di dalam Pasar Keputran. Tapi yang mereka jualan (PKL) di pedestrian, di badan-badan jalan, itu yang kita tertibkan,” ungkapnya.
Meski begitu, Fikser memastikan, bahwa pembeli atau pedagang Pasar Keputran, tak perlu khawatir. Sebab, pedagang atau pembeli tetap bisa melakukan aktivitas jual-beli sebagaimana mestinya. Bahkan, untuk memastikan hak pedagang Pasar Keputran terpenuhi, setiap supplier pasar yang masuk kendaraannya diberikan tanda stiker pass.
“Kita bikin stiker atau pass yang menandai bahwa mereka ini adalah supplier pedagang di dalam Pasar Keputran. Itu yang dipersilahkan masuk,” sebutnya.
Hasil survei, jelas Fikser, dalam satu hari, PKL atau pedagang Pasar Tumpah biasa melakukan tiga kali aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Keputran. Pertama, pada pukul 08.00 – 09.00 WIB. Kemudian pukul 12.00 – 14.00 WIB, dan terakhir pukul 20.00 – 22.00 WIB.
“Nah, kami tahu bahwa mereka pedagang Pasar Tumpah (PKL) masuk untuk melakukan aktivitasnya. Dalam giat ini kita tidak melakukan pengambilan barang atau dagangan, tapi hanya menghalau mereka,” tuturnya.
Fikser juga menyatakan, pihaknya bersama PD Pasar Surya telah menyiapkan posko konsultasi bagi PKL atau pedagang Pasar Tumpah. Posko konsultasi telah disediakan di Lantai 2 Pasar Keputran Utara.
Dari hasil pendataan, Fikser menyebut ada sekitar 400 PKL atau pedagang Pasar Tumpah yang biasanya berjualan di trotoar atau badan jalan di kawasan Pasar Keputran. Sebelumnya para PKL itu telah difasilitasi untuk bisa berjualan masuk di dalam stan pasar yang dikelola PD Pasar Surya.
“Jadi kami berharap juga dengan pengalihan ini, mereka (PKL) pun juga bisa berdagang di pasar-pasar PD Pasar Surya. Kami sudah diskusi dengan mereka lewat korlap-korlap, sudah menawarkan dan siap memfasilitasi kalau ada pedagang yang belum tahu,” katanya.
Bahkan, sambung Fikser, ratusan PKL atau pedagang pasar tumpah ini juga dibebaskan memilih, ingin berjualan di pasar mana saja yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Surya. Termasuk di antaranya memfasilitasi mereka bisa berjualan di dalam Pasar Keputran.
“Mereka kalau mau masuk (berdagang) di dalam Keputran Selatan silakan, kurang lebih ada 200 stan. Lalu, Keputran Utara pun juga kami siapkan. Jadi kita tidak sekedar menghalau atau menertibakan, tapi kita juga memberikan solusi bagaimana kemudian mereka bisa tetap bisa berdagang,” ujarnya.
Mantan Kabag Humas dan Kepala Dinas Kominfo Surabaya itu juga mengungkapkan alasan PKL enggan masuk ke dalam stan Pasar Keputran. Itu disebabkan karena PKL ingin lebih mudah melakukan aktivitas jual-beli, meski harus memakai badan jalan dan trotoar. “Itu yang kemudian kita minta kepada mereka untuk masuk. Apalagi sekarang ini ada Perda No 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian,” katanya.
Untuk itu, Fikser menyampaikan bahwa penghalauan PKL juga dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya. Namun, pengembalian fungsi pedestrian ini juga dengan pemberian solusi, bagaimana PKL bisa tetap berjualan dengan tidak mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. (*)