Pernyataan ini merespons Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya yang mengungkap masih banyak siswa sekolah swasta cabut berkas saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sudah berlangsung, dengan alasan diterima di sekolah negeri.
Praktik itu dinilai turut mengurangi jumlah penerimaan siswa sekolah swasta. MKKS SMP Swasta mendesak pemkot menyelidiki dengan bijak atau akan mengajukan audiensi untuk mencari solusi bersama.
“Iya nggak apa-apa (audiensi). Nanti ada bukti di dinas pendidikan. Kalau di SMP negeri ternyata ada anak yang keluar berarti harus nambah orang, tapi sudah terlanjur daftar di swasta. Otomatis mencabut berkas. Kecuali kalau di negeri itu ditambahi jumlahnya kelas itu yang keliru,” tandasnya.
Mengenai sistem PPDB zonasi, Eri juga mengaku sepakat untuk dievaluasi. Salah satu alasan, belum meratanya sekolah negeri di tiap kelurahan. Ia usul, jalur zonasi tetap mempertimbangkan nilai.
“Sudah saya sampaikan ketika Rakernas APEKSI. Kalau sudah seperti ini, tidak hanya tahun ini (banyak keluhan). PPDB mulai dahulu sampai sekarang seperti ini (banyak keluhan) kalau tidak diubah metodenya. Puas dan tidak puas itu biasa. Dan fitnahnya macam-macam. Kalau bisa zonasi masuknya nilai tertinggi. Itu paling fair,” katanya. (*)
