Jumat, 24 Mei 2024
29 C
Surabaya
More
    SultengMelihat Segi Positif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara

    Melihat Segi Positif Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara

    PALU (Wartatransparansi.com) – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Palu Timur, AKP Stefanus Sanam menerangkan, penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice atau keadilan restoratif dimungkinkan ditempu, sebab memiliki dasar hukum yang jelas.

    Namun pun demikian, penyelesaian melalui restorative justice itu, harus memenuhi unsur persyaratan formil dan material yang telah diatur dalan hukum.
    “ Keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) atau mediasi antara korban dan pelaku sesuatu yang baik untuk diterapkan. Namun, haruslah sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang telah diatur dalam ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

    Dalam penerapannya, penyelesaian perkara melalui restorative justice haruslah memberikan rasa keadilan terhadap korban dan tentunya harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

    Baca juga :  Diduga Dianiaya Kepsek, Mata Siswa SMP Tojo Bengkak dan Lebam

    “ Memang RJ ini ada dasar hukumnya dan dibenarkan. Penyidik itu tidak sembarangan dalam melaksanakan mekanisme RJ, itu juga bisa terlaksana atas persetujuan korban, jika sudah terpenuhi persyaratan formil dan materil dan disepakati oleh korban. “ jelas AKP Stefanus Sanam.
    Dilansir dari lbhpengayoman.unpar.ac.id, Muhammad Adam Zafrullah dalam tulisannya tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya? Menjelaskan,
    Persyaratan Materiil
    1. Tidak menimbulkan kecemasan dan/atau penolakan dari masyarakat; b. Tidak berdampak konflik sosial; C. Tidak ada potensi untuk memecah belah bangsa; d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.

    Persyaratan Formil
    1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
    Pengecualian penerapan restorative justice berdasarkan peraturan kepolisian 8/2021, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.
    Dasar Hukum:
    1. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
    2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811). (rahmat nur)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan